Makalah Manajemen Pendidikan Dasar

Makalah

Manajemen Pendidikan Dasar

Mata Kuliah : Manajemen Pendidikan Nasional

Dosen :            Nurhatati Fuad, M.Pd

Disusun oleh :

Kelompok 2

Sarah Nisa Adillah                  1445110261

Dita Rosmaya                         1445110638

Kurniawan Ramadhan            14451106xx

Evi Wardhani                         1445097783

MANAJEMEN PENDIDIKAN

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kata Pengantar

 

            Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Dalam makalah ini kami membahas tentang pengertian kurikulum dan segala aspek yang terkait di dalamnya.

Penyusun  mencoba memberikan suatu pemahaman yang berguna untuk pembaca. Serta mengembangkan minat untuk mempelajarinya. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, kami sangat menantikan tanggapan, kritik dan saran dari segenap pembaca.

Dengan demikian semoga makalah yang kami buat dapat berguna dan memenuhi kebutuhan bagi kita semua.

Jakarta, 15 Oktober 2012

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar …………………………………………………………………………………………………….  i

Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………………….  ii

Bab I : Pendahuluan

  1. Latar Belakang ………………………………………………………………………………………….  1
  2. Tujuan ………………………………………………………………………………………………………  1
  3. Manfaat Penulisan ……………………………………………………………………………………..  2

Bab II : Isi

  1. Pengertian dan Hakikat Pendidikan dasar …………………………………………………….  3
  2. Tujuan Pendidikan Dasar ……………………………………………………………………………  3
  3. Landasan Pendidikan dasar …………………………………………………………………………  5
  4. Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan …………………………………………………….  9
  5. Pentingnya Pendidikan Dasar ……………………………………………………………………..  9
  6. Peraturan Terkait Penyelenggaraan Pendidikan Dasar …………………………………….  10
  7. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pendidikan Dasar ……………………………………  11
  8. Kriteria Pendidik ……………………………………………………………………………………….  15

Bab III : Penutup :

  1. Kesimpulan ………………………………………………………………………………………….  16
  2. Saran …………………………………………………………………………………………………..  16

Daftar Pustaka …………………………………………………………………………………………………….  17

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. 1.      Latar Belakang

Sebagai suatu sistem, pendidikan nasional haruslah dikelola dengan tepat agar sebagai subsistem sebagai pembangunan nasional, tujuan sisdiknas seperti yang diminta dalam pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dapat tercapai secara efisien dan efektif.  Khususnya pada Pendidikan Dasar perlu mendapat perhatian khusus. Kurikulum yang ada sekarang bukan saja terlalu “overload”. Sebagai konsekuensi logis dari kurikulum yang sentralistik, juga karena proses penyusunan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi kurikulum masih steril dari jamahan masyarakat.

Dalam rangka penyermpurnaan sistem pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan oleh pasal 31 UUD 1945 pelaksanaan produk hukum tersebut masih harus diuji dilapangan dan sebagaimana biasanya dalam pelaksanaannya dihadapi kerikil-kerikil sebagai hambatan yang disebabkan oleh berbagai hal. Terlepas dari msalah yuridis, terdapat dua pola pemikiran atau asumsi yang mendiminasi kontroversi ini. Asumsi satu : mutu pendidikan akan dapat ditingkatkan apabila ditangani secara efisien artinya, berbagai sumber yang  mempengaruhi terjadinya proses pendidikan perlu ditangani secara jelas, terkendali, dan terarah. Kurikulum diarahkan dan diperinci, guru diarahkan dan ditugaskan, sarana dan dana pendidikan diprogramkan secara efisien asumsi ini dapat disebut asumsi pedagogik. Asumsi dua : pendidikan khususnya pendidikan dasar yang merupakan kebutuhan dasara dari setiap warga negara merupakan kewajiban pemerintah, dalam hal ini unit pemerintah yang paling depan, untuk melaksanakannya pendidikan menjadi salah satu masalah pembagian wewenang kekuasaan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam tulisan ini akan dibahas permasalahan manajemen pendidikan dasar karena alasan-alasan sebagai berikut :

  1. Pendidikan dasar merupakan proses HAM manusia Indonesia, sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, pelaksanaannya tidak dapat terhalang oleh peraturan perundangan yang dibawahnya.
  1. Masalah manajemen pendidikan, khususnya pendidikan dasar, bukan hanya sekedar masalah yuridis tetapi lebih dari itu karena berkenaan dengan anak Indonesia yang justru akan memperoleh pendidikannya yang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup bernegara.
  1. 2.      Tujuan

Tujuan pembuatan makalah ini adalah :

  1. Mengetahui tentang konsep dasar tujuan pendidikan Indonesia dan teori-teori yag berhubungan tentang manajemen pendidikan nasional
  2. Mahasiswa mampu menganalisis tentang kasus yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikanmahasiswa mampu memahami dasar hukum masalah yuridis terkait dengan manajemen pendidikan dasar
  3. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa khususnya dalam mata kuliah manajemen pendidikan nasional
  1. 3.      Manfaat

Melalui penulisan makalah ini diharapkan kita bisa lebih memahami bagaimana kegiatan penyusunan dan pengelolaan kurikulum apakah sudah sesuai dengan kenyataan, dan juga pembelajaran yang sesuai efektif, dalam pelaksanaannya. Sehingga kita bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Selain itu penulis juga berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya mahasiswa Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Melalui makalah ini diharapkan pembaca dapat lebih memperkaya ilmu tentang penyusunan kurikulum.

BAB II

ISI

 

  1. A.    PENGERTIAN PENDIDIKAN DASAR

Berdasarkan pasal 17 UU RI No. 20 tahun 2003 menerangkan bahwa:

1        Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan  yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

2        Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atsu bentuk lain yang sederajat.

3        Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Penjelasan atas pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa  “Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket B yang diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal. Dalam UU No. 2 tahun 1989, Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan  pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

Pengertian pendidikan dasar dalam UU 50 yang disebut dengan pendidikan rendah, definisinya sangat jelas, bahwa level ini adalah level untuk menumbuhkan minat, mengasah kemampuan pikir, olah tubuh dan naluri.

 

  1. B.     TUJUAN PENDIDIKAN DASAR

Tujuan tingkat pendidikan satuan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan pengetajuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Untuk mencapai tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dituntut peran guru dalam proses pembelajaran agar siswa memiliki keseimbanganantara kognitif, afektif dan psikomotorik.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat dan globalisasi yang semakin merambah ke desa-desa. Kondisi peserta didik yang belum bisa menyesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan ini  menjadi penyebab terganggunya proses belajar mengajar. Peserta didik lebih banyak melihat permainan tekhnologi daripada belajar. Apalagi dari orang tua yang kurang memperhatikan karena bekerja sampai larut, dituntut kebutuhan yang semakin meningkat, serta ketidaktahuan orang tua dalam materi pembelajaran yang selalu berganti.

Peran guru dalam menyediakan dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna sangat di butuhkan peserta didik, guru yang dapat memberikan pembelajaran dengan berbagai cara agar peserta didik dapat memahami pembelajaran lebih lama akan meningkatkan hasil belajar siswa.

Tujuan pendidikan pada pendidikan dasar menurut PP Nomor 28 Tahun 1990, ialah[1] :

Memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggot umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

Pendidikan dasar yang dimaksud disini ialah pendidikan yang berlangsung pada tingkat SD selama enam tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama tiga tahun sehingga seluruhnya menjadi enam tahun. Pendidikan dasar sembilan tahun ini adalah pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap wagar negara dalam kategori usia yang bersangkutan. Karena itu, pendidikan dasar merupakan indikator umum yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kecerdasan bangsa. Kecuali untuk mempersiapkan peserta didik sebagai pribadi, wagar negara dan umat manusia, pendidikan dasar juga mempersiapkan mereka untuk meningkatkan kecerdasannya pada tingkat pendidikan menengah.

Terdapat beberapa kondisi yang diperlukan untuk suksesnya perencanaan pendidikan yaitu (1) adanya komitmen politik pada perencanaan pendidikan, (2) perencanaan pendidikan harus tahu betul apa yang menjadi hak, tugas dan kewajibannya, (3) harus ada perbedaan yang tegas, antara era politis, teknis, dan administratif pada perencanaan pendidikan, (4) perhatian lebih besar diberikan pada penyebaran kekuasaan untuk membuat keputusan pollitis dan teknis, (5) perhatian lebih besar diberikan pada pengembangan kebijakan dan prioritas pendidikan yang terarah, (6) tugas utama perencanaan pendidikan adalah mengembangkan secara terarah dan memberikan alterantif teknis sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik pendidikan, (7) harus mengurangi politisasi pengetahuan, (8) harus berusaha lebih besar untuk mengetahui opini publik terhadap perkembangan masa depan dan arah pendidikan, (9) administrator pendidikan harus lebih aktif mendorong perubahan-perubahan dalam perencanaan pendidikan, dan (10) ketika pemerintah tidak menguasai lagi semua aspek pendidikan maka harus lebih diupayakan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah-swasta-universitas yang memegan otoritas pendidikan.

Selain itu terdapat dua strategi penting dalam perencanaan pendidikan, yaitu (1) penetapan target dan (2) penetapan prioritas. Menyangkut strategi kedua ini terdapat enam area kritis yang harus dipertimbangkan, yaitu pilihan antara tingkat pendidikan, pilahan antara kuantitas dan kulitas, pilihan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengetahuan budaya, pilihan antara pendidikan formal dan pelatihan nonformal, pilihan tentang intensif serta pilihan tentang tujuan pendidikan.

Memerhatikan pembuatan program oendidikan yang berkualitas, kondisi-kondisi yang mendukung suksesnya perencanaan pendidikan dan strategi-strategi penting dalam perencanaan pendidikan maka perlu disusun langkah-langkah perencanaan pendidikan. Langkah-langkah proses perencanaan pendidikan di Dekdiknas biasa disebut Siklus Perencanaan. Langkah-langkah tersebut adalah kegiatan analisis keadaan sekarang. Perkiraan keadaan yang akan datang, perumusan tujuan yang akan dicapai, analisis dan diagnosis, pengembangan alternatif, proses pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, penentuan program dan prioritas, perhitungan anggaran, perumusan rencana, penyusunan rincian rencana, melaksanakan rencana, evaluasi rencana dan revisi rencana.

 

  1. C.    LANDASAN PENDIDIKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

Pendidikan Sekolah dasar

Masa depan bangsa terletak dalam tangan generasi muda. Mutu bangsa di kemudian hari bergantung pada pendidikan yang dikecap oleh anak-anak sekarang, terutama melalui pendidikan formal yang  diterima di sekolah. Apa yang akan dicapai di sekolah, ditentukan oleh landasan dan kurikulum sekolah itu. Jadi barangsiapa yang memegang landasan yang benar dan menerjemahkan dalam kurikulum akan memegang nasib bangsa dan negara. Berikut saya uraikan landasan-landasan pendidikan.

  1. Yuridis

Landasan yuridis memberikan lampu hijau penyelenggaraan lembaga pendidikan di sebuah negara. Di Indonesia UU RI No.20 tahun 2003 tentang sisdiknas: “Setiap warga negara yang berusia 7 s.d. 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar” (pasal 6)

“Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikutip rogram wajib belajar” (pasal 34) menjadi dasar penerimaan siswa baru di SD.

UU No.2 tahun 1989 tentang Sisdiknas pasal 39 menyatakan: “Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarga-negaraan.

Dan masih banyak sumber UU negara Indonesia yang dijadikan dasar yuridis penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

  1. Historis

“Jas Merah” Jangan lupakan sejarah (Bung Karno). Kita tidak bisa melupakan sejarah pendidikan di Indonesia agar tidak melupakan jati diri kita sebagai warga negara dan menghargai jasa pendahulu kita.

Ada tiga tokoh pendidikan yang mewarnai pendidikan di negara ini. Mohamad Syafei yang mendirikan Sekolah Indonesisch Nedrlands School / Kayutanan di Sumatra Barat (1926) yang memiliki konsep; mendidik anak-ana agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka karena sekolah Hindia Belanda hanya menyiapkan anak-anak menjadi pegawai mereka saja.

Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogjakarta (1922) melahirkan falsafah “Tut Wuri Handayani” ‘Tut Wuri Handayani’ (mengikuti sambil mempengaruhi) Mengikuti, namun maknanya ialah mengikuti perkembangan  sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih &  tanpa pamrih, tanpa keinginan menguasai & memaksa,  & makna Handayani ialah mempengaruhi dlm arti merangsang, memupuk, membimbing, memberi teladan agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi”.

K. H. Ahmad Dahlan mendirikan Oganisasi Islam (1912) di Yogjakarta ingin mewujudkan orang muslim yang berakhlak mulia cakap, percaya kepada diri sendiri, berguna masyarakat & negara.

  1. Filosofis

Filsafat sangat penting karena harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan tentang setiap aspek kurikulum. Untuk tiap keputusan harus ada dasarnya. Filsafat adalah cara berpikir yang sedalam-dalamnya, yakni sampai akarnya tentang hakikat sesuatu.

Filsafat pendidikan terdiri dari filsafat tradisionalis yaitu esensialis, parenialis, dan filsafat tradisionalis yaitu progresivis, eksistensialis, dan rekontuksionis.

Parenialis menghendaki agar pendidikan kembali kepada jiwa yang menguasai abad pertengahan, karena ia telah merupakan jiwa yang menuntun manusia hingga dapat dimengerti adanya tata kehidupan yang telah ditentukan secara rasional.

Essentialis menghendaki pendidikan yang berpendikan atas nilai-nilai yang tinggi, yang hakiki kedudukannya dalam kebudayaan. Nilai-nilai ini hendaklah yang sampai kepada manusia melalui sivilisasi dan yang telah teruji oleh waktu. Tugas pendidikan adalah perantara atau pembawa nilai-nilai yang ada dalam gudang di luar ke dalam jiwa peserta didik, sehingga perlu dilatih agar mempunyai kemampuan absorbi (penerapan) yang tinggi.

Progressivism menghenadi pendidikan yang pada hakikatnya progresif, tujuan pendidikan hendaknya diartikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang terus menerus, agar peserta didik dapat berbuat sesuatu yang intelligent dan mampu mengadakan penyesuaian dan penyesuaian kembali sesuai dengan tuntuan dari lingkungan.

Reconstructionsm menghendaki agar peserta didik dapat dibangkitkan kemampuannya untuk secara konstruktif menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat sebagai akibat adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik tetap berada dalam suasana aman dan bebas.

Existentialism menghendaki agar pendidikan selalu melibatkan peserta didik dalam mencari pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dan menemukan jati dirinya, karena masing-asing individu adalah makhluk yang unik dan bertanggung jawab atas diri dan nasibnya sendiri.

  1. Psikologis

Mengetahui landasan psikologis dalam penerapan dengan pendidikan sangatlah urgent. Dengan mengetahui psikologis pendidikan (Psikologi perkembangan, psikologi belajar, dan psikologi social) maka pemberian porsi materi serta pendekatan yang digunakan dalam kegiatan kependidikan akan pas sesuai dengan tingkat perkembangannya.

  1. Sosiologis

Menurut Ibnu Taimiyyah “anak terlahir dalam keadaan fitrah”; dalam suatu keadaan kebajikan bawaan & lingkungan sosial itulah yang mempengaruhi tingkah laku manusia.

Pada tingkat dan skala mikro pendidikan merupakan gejala sosial yang mengandalkan interaksi manusia sebagai sesama (subyek) yang masing-masing bernilai setara.

  1. Antropologis

Antropologi pendidikan mencoba mengungkapkan proses-proses transmisi budaya atau pewarisan pengetahuan melalui proses enkulturasi dan sosialisasi.

G.D. Spindler berpendirian bahwa kontribusi utama yang bisa diberikan antropologi terhadap pendidikan adalah menghimpun sejumlah pengetahuan empiris yang sudah diverifikasikan dengan menganalisa aspek-aspek proses pendidikan yang berbeda-beda dalam lingkungan sosial budayanya.

  1. Ekonomi

Pada zaman pasca modern atau globalisasi sekarang ini, yang sebagian besar manusianya cenderung mengutamakan kesejahteraan materi dibanding kesejahteraan rohani, membuat ekonomi mendapat perhatian yang sangat besar.

Fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan adalah untuk menunjang kelancaran proses pendidikan. Bukan merupakan modal untuk dikembangkan, bukan untuk mendapatkan keuntungan.

Perkembangan lain yang menggembirakan di bidang pendidikan adalah terlaksananya sistem ganda dalam pendidikan. Sistem ini bisa berlangsung pada sejumlah lembaga pendidikan, yaitu kerjasama antara sekolah dengan pihak usahawan dalam proses belajar mengajar para siswa.

  1. Religi

Manusia terdiri dari tiga komponen; “Jasmani, Rohani dan Akal”. Ketiga komponen tersebut akhirnya akan kembali kepada sang khaliq untuk mempertanggungjawabkan kinerja ketiga komponen itu. Manusia diutus ke dunia sebagai khalifah.

Selain dibekali jasmani, rohani, dan akal, manusia juga dibekali oleh ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah. Ayat kauniyah berupa gejala-gejala alam yang perlu direnungkan oleh manusia dengan menggunakan rohani dan akalnya. Sedangnya ayat-ayat qauliyah berupa kitab Al-Qur’an dan Hadits. Landasan pendidikan religi ini berkiblat kepada Al-Qur’an dan Sunah.

 

 

  1. D.    PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 17 Ayat (3) menyebutkan bahwa pendidikan dasar, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang (a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; (b) berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; (c) sehat, mandiri, dan percaya diri; (d) toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa tujuan pendidikan di setiap jenjang, termasuk SMP sangat berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.

  1. E.     PENTINGNYA PENDIDIKAN DASAR

            Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang memiliki peran penting dalam pendidikan formal yang diberikan pada anak mulai dari usia sekitar 7 tahun sampai 12 tahu. Pentingnya pendidikan dasar ditegaskan oleh UNESCO (1996) yang menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan kunci yang sangat diperlukan untuk meletakan fondasi bagi kehidupan dalam memudahkan orang untuk memilih apa yang mereka lakukan serta merencanakan masa depan dan meletekan landasan bagi belajar sepanjang hayat (long life learning). Penyelenggaraan pendidikan dasar dimaksudkan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan pendidikan dasar juga berfungsi untuk menyiapkan anak untuk memenuhi jenjang pendidikan menengah (UNESCO, 1996).

Pernyataan yang dikemukakan oleh UNESCO (1996) didukung oleh pendapat Kumadinata (2004) yang menyatakan bahwa ada tiga fungsi penting dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar, yaitu : pertama, penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar ditujukan untuk mengembangkan kepribadian siswa. Sekolah ddasar merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang memiliki tugas untuk memberikan dasar-dasar yang kuat bagi pembentukan kepribadian, pengembangan fisik, moral, sikap dan nilai serta pengembangan potensi, kemampuan-kemampuan dasar bagi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan pribadi siswa. Kedua, sekolah dasar diselenggarakan untuk mengembangkan potensi kemampuan untuk menjalin hubungan dan bekerja sama dalam masyarakat. Lulusan sekolah dasar merupakan calon warga masyarakat dewasa yang harus mampu berinteraksi, menjalin hubungan kerjasama dengan sesamanya dan mematuhi aturan nilai-nilai di lingkungannya. Ketiga, penyelenggaraan sekolah dasar adalah menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya.

Menurut Semiawan (1993) dalam kehidupan masyarakat, penyelenggaraan sekolah dasar tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan kemampuan siswa membaca (melek huruf) saja atau memberikan sekumpulan pengetahuan-pengetahuan sesaat yang biasanya kurang memiliki arti dalam menanamkan kemandirian siswa. Pendapat ini dipertegas oleh pernyataan Parkay et al. (2006) yang mengungkapkan bahwa tujuan dari pendidikan di sekolah dasar adalah untuk memberikan pengalaman yang dapat membangun kepribadian siswa sebagai landasan untuk belajar pada jenjang-jenjang berikutnya. Kegagalan dalam memberikan pengetahuan dan kecakapan yang memadai pada jenjang sekolah dasar akan berakibat timbulnya kekurangan pada diri siswa yang sulit untuk diatasi. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pendidikan dasar memegang peranan penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Tinggi rendahnya pendidikan pada jenjang sekolah menengah akan sangat ditentukan oleh pendidikan dasar (Sanjaya, 2002).

 

  1. F.     PERATURAN TERKAIT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 199 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka pengelolaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, kecuali pengelolaan RA/MI/MTs. Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah menetapkan standar-standar penyelenggaraan pendidikan dasar, antara lain mencakup : standar isi kurikulum, standar lulusan, standar pengelolaan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan fasilitas belajar, standar pembiayaan, dan standar penilaian proses dan hasil secara rinci ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemeritah Pusat dan Daerah Otonom.

Pada tingkat pusat, pengelolaan pendidikan dan pembinaan pendidikan dasar dilakukan oleh Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Direktorat Pembinaan TK/SD satuan pendidikan TK dan SD, dan Direktorat Pembinaan SMP untuk satuan pendidikan SMP. Sedangkan pembinaan program Pendidikan Anak Usia Dini, Paket A, dan Paket B dilaksnakan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah. Selain itu pembinaan satuan pendidikan RA, MI, dan MTS dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Madrasah, Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, Departemen Agama.

 

  1. G.    GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 199 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka pengelolaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, kecuali pengelolaan RA/MI/MTs. Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah menetapkan standar-standar penyelenggaraan pendidikan dasar, antara lain mencakup : standar isi kurikulum, standar lulusan, standar pengelolaan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan fasilitas belajar, standar pembiayaan, dan standar penilaian proses dan hasil secara rinci ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 200 tentang Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemeritah Pusat dan Daerah Otonom.

Pada tingkat pusat, pengelolaan pendidikan dan pembinaan pendidikan dasar dilakukan oleh Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Direktorat Pembinaan TK/SD satuan pendidikan TK dan SD, dan Direktorat Pembinaan SMP untuk satuan pendidikan SMP. Sedangkan pembinaan program Pendidikan Anak Usia Dini, Paket A, dan Paket B dilaksnakan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah. Selain itu pembinaan satuan pendidikan RA, MI, dan MTS dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Madrasah, Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, Departemen Agama.

Pendidikan dasar dimasa depan

Konsep dasar dan esensi pendidikan dasar yang dimiliki para pengambil kebijakan pendidikan dasar pada tingkat nasional, regional maupun kabupaten/kota, dan pengelola pendidikan dasar pada tingkat satuan pendidikan akan berpengaruh terhadap formula pengembangan pendidikan dasar di masa depan. Program belajar atau kurikulum pada pengembangan pendidikan dasar di masa depan harus dirancang dengan mempertimbangkan esensi dan fungsi pokok pendidikan dasar. Pengembangan program belajar pendidikan dasar harus dikaitkan dengan karakteristik kualitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk kehidupan mereka di masyarakat, dan sekaligus mempertimbangkan karakteristik perbedaan kelompok peserta didik di masing-masing jenis dan jenjang satuan pendidikan dasar.

Konsep dasar yang komperehensif dan luas tentang fungsi pokok pendidikan dasar tidak hanya dipergunakan untuk masyarakat, tetapi hendaknya tertuju pada suatu kajian tentang praktek dan kebijakan pendidikan dasar pada tingkat awal dari semua negara yang memberikan suatu landasan yang mantap bagi praktek belajar peserta didik di masa depan, dan sekaligus mengembangkan keterampilan hidup (life skills) yang esensial untuk menghidupi sebuah kehidupan yang konstruktif dalam masyarakat.

Dalam menghadapi harapan dan tantangan masa depan yang lebih baik, pendidikan dipandang sebagai sesensi kehidupan, baik bagi perkembangan pribadi maupun perkembangan masyarakat. Misi pendidikan, termasuk pendidikan dasar adalah memungkinkan setiap orang, tanpa kecuali, mengembangkan sepenuhnya semua bakat individu, dan mewujudkan potensi kreatifnya, termasuk tanggung jawab terhadap hidup yang disebut belajar sepanjang hidup (learning throughout life), yang dipandang sebagai detak jantung dari masyarakat.

Dengan mengikuti gagasan konsep belajar sepanjang hidup, maka pengembangan program pendidikan dasar harus memberikan tekanan yang lebih besar pada salah satu dari empat pilar yang diusulkan dan digambarkan sebagai dasar pendidikan, yaitu : belajar hidup bersama (learning to live together). Dalam pola ini, pendidikan dilakukan dengna mengembangkan suatu peahaman tentang orang lain, sejarah, tradisim dan nilai-nilai spiritual mereka. Dengan bertopang pada landasan tersebut, pendidikan dasar dapat menciptakan suatu semangat baru yang dibimbing oleh kesadaran tentang resiko atau tantangan masa depan, sehingga mendorong orang melaksanakan proyek bersama atau mengelola konflik yang pasti terjadi, dengan suatu cara yang bijaksana dan damai.

Untuk mendukung terwujudnya gagasan tersebut diatas, maka strategi awal pengembangan program pendidikan dasar adalah penekanan kepada pilar pertama dari 4 (empat) pilar pendidikan UNESCO, yaitu belajar mengetahui (learning to know). Adanya perubahan yang cepat yang dibawa oleh kamjuan ilmiah dan norma-norma baru tentang kegiatan ekonomi dan sosial, tekanan pada belajar untuk hidup bersama dipadukan dengan suatu pendidikan umum yang cukup luas dnegan melalui belajar memperoleh pengetahuan sebagai alat untuk memahami hidup.

Belajar bekerja (learning to do) adalah pilar pendidikan yang selanjutnya harus dipelajari oleh peserta didik pendidikan dasar. Disamping belajar bekerja melakukan sesuatu pekerjaan, secara lebih umum perlu pula menguasai kemampuan yang memungkinkan orang mampu menghadapi berbagai situasi yang sering tidak dapat diduga sebelumnya, dan bekerja dalam berbagai tim. Akhirnya, pilar pendidikan keempat yang harus dipelajari peserta didik pendidikan dasar adalah belajar menjadi dirinya sendiri (learning to be). Hal ini berarti bahwa program belajar pendidikan dasar harus memfasilitasi peserta didik untuk belajar lebih bebas dan mempunyai pandangan sendiri yang disertai dengan rasa tanggung jawab pribadi yang lebih kuat untuk mencapai tujuan hidup pribadinya atau tujuan bersama sebagai anggota masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu bagi  seluruh lapisan peserta didik pendidikan dasar, maka program belajar harus dirancang sebagai keseluruhan dari penawaran lembaga pendidikan (sekolah) termasuk kegiatan di luar kelas / sekolah dengan rangkaian mata pelajaran dan kegiatan yang terpadu. Setiap satuan pendidikan memperoleh identitas atas dasar caranya mereka menjalankan program-program belajar yang dikembangkannya. Faktor-faktor yang menentukan isi tiap program harus muncul jauh di luar batas-batas sekolah/satuan pendidikan. Faktor-faktor itu itmbul melalui kekuatan-kekuatan sosial, kultural, ekonomi, dan konsep politik. Program belajar suatu sekolah/satuan pendidikan dasar harus mewakili keseluruhan sistem pengaruh yang membangun lingkungan belajar bagi setiap peserta didik. Program itu sendiri terdiri atas unsur-unsur tertentu yang mencakup maksud dan tujuan, kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar.

Pengembangan program belajar pada tingkat pendidikan dasar harus meliputi hal-hal esensial yang dibutuhkan pesert adidik, seperti ; bidang-bidang apa yang akan disajikan ; untuk maksud-maksud khusus apa bidang studi tersebut disajikan ; bagaiman bidang studi tersebut hendak disusun dan dihubung-hubungkan ; dan bagaimana bidang studi tersebut diajarkan kepada peserta didik. Dengan kata lain, program belajar pendidikan dasar harus dikembangkan secara terpadu dan berlandaskan kepada pengembangan kemampuan pemecahan masalah yang perlu dikuasai peserta didik.

Secara konseptual, sekurang-kurangnya program belajar pendidikan dasar masa depan perlu mengakomodasikan secara sistematis dimensi-dimensi pengembangan peserta didik sebagai berikut:

  1. Pengembangan individu aspek-aspek hidup pribadi (dimensi pribadi):
  2. Religi : kesadaran beragama
  3. Fisik : kesehatan jasmani dan pertumbuhan
  4. Emosi : kesehatan mental dan stabilitas emosi
  5. Etika : integritas moral
  6. Estetika : pengejaran kultural dan rekreasi
    1. Pengembangan cara berpikir dan teknik memeriksa kecerdasan yang terlatih (dimensi kecerdasan) :
    2. Penguasaan pengetahuan : konsep-konsep dan informasi
    3. Komunikasi pengetahuan : keterampilan untuk memperoleh dan menyampaikan informasi
    4. Penciptaan pengetahuan : kesukaan akan belajar
    5. Hasrat akan pengetahuan : kesukaan akan belajar
      1. Penyebaran warisan budaya nilai-nilai civic dan moral bangsa (dimensi sosial) :
      2. Hubungan antar umat manusia : kerjasama, toleransi
      3. Hubungan individu-negara : hak dan kewajiban civic, kesetiaan dan patriotisme, solidaritas nasional
      4. Hubungan individu-dunia : hubungan antara bangsa-bangsa, pemahaman dunia
      5. Hubungan individu-lingkungan hidupnya : ekologi
        1. Pemenuhan kebutuhan sosial yang vital dan menyumbangkan kepada kesejahteraan ekonomi, sosial, dan politik lapangan teknik (dimensi produktif) :
        2. Pilihan pekerjaan : informasi dan bimbingan
        3. Persiapan untuk bekerja : latihan dan penempatan
        4. Rumah dan keluarga : mengatur rumah tangga, keterampilan mengerjakan sesuatu sendiri, perkawinan
        5. Konsumen : membeli, menjual, investasi

 

  1. H.    KRITERIA PENDIDIK

Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifkasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tenaga pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Pendidik berkewajiban untuk (1) menciptakan suasan belajar yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (2) memounyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan (3) memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

 

(http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/196111141987031-ELIH_SUDIAPERMANA/Tujuan_Pendidikan_Dasar.pdf)

Gulo, W. Strategi Belajar-Mengajar. PT Grasindo. 2008. Jakarta

http://repository.upi.edu/operator/upload/d_pk_055985_chapter1.pdf

Nurkholis. Manajemen Berbasis Sekolah. PT Grasindo. 2006. Jakarta

Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP – UPI. Ilmu dan Aplikasi Pendidikan : Bagian 4    Pendidikan Lintas Bidang. PT Imperial Bhakti Utama. Bandung. 2007

 


[1]  W. Gulo, Strategi  Belajar Mengajar (Jakarta : Grasindo, 2008), hlmn. 45.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s