Resume MPN

Ngerjain resume semalem suntuk akhirnya selesai juga…

 

Resume Pertemuan Selama Satu Semester

 

Mata Kuliah  :  Manajemen Pendidikan Nasional

Dosen  :  Dr. Nurhattati Fuad, M. Pd.

 

 

 

 

 

Disusun Oleh :

 

Dita Rosmaya                 1445110638

 

 

 

JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN 2011 A

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

 

 

Pertemuan Ke-1 : Perkenalan Materi Manajemen Pendidikan Nasional

          Dipertemuan ini membahas tentang mater-materi apa saja yang akan dibahas selama perkuliahan satu semester, pengertian dari Manajemen Pendidikan Nasional dan mengapa mahasiswa Manajemen Pendidikan harus mengikuti mata kuliah Manajemen Pendidikan Nasional.

            Manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan mempergunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan individu untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran.

Jadi, manajemen pendidikan nasional adalah kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi dengan mempergunakan segenap sumber daya yang ada dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dalam suatu bangsa.

 

Pertemuan Ke-2 : Arah Baru Manajemen Pendidikan Nasional

            Pada pertemuan ini dibahas tentang arah baru manajemen pendidikan nasional yang merupakan pengulangan dari pertemuan sebelumnya, setelah itu masuk ke pembahasan demokrasi. Demokrasi itu sama halnya dengan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

            Demokrasi di negara berkembang dapat biasanya ditandai dengan adanya pemberdayaan kelompok masyarakat dan badan-badan peengawas seperti LSM, BPK, dan lain-lain. Demokrasi sederhana berawal dari keluarga. Dimulai dari bagaiamana kesetaraan emosional didalam keluarga, tanggung jawab anak kepada orang tuanya, otoritas yang dimiliki sang anak berdasarkan negosiasi, kewajiban dan hak anak kepada orang tua.

            Dalam setiap perkembangan dibidang pertanian, industry maupaun informasi selalu diikuti dengan perkembangan teknologi. Dengan teknologi yang semakin canggih kita dapat melalukan apapun dengan lebih mudah, efektif serta efisien. Dalam pendidikan IPTEK juga harus digandengkan dengan iman dan takwa agar penggunaan teknologi dilakukan secara jujur dan benar.

Pertemuan Ke-3 : Otonomi Daerah Desentralisasi

            Undang-Undang No. 22 tentang pemerintahan daerah hakikatnya memberi kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan otonomi daerah ini didasari oleh undang-undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang telah membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk penyelenggaraan pendidikan. Bila sebelumnya manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat, dengan berlakunya UU tersebut, kewenangan dialihkan kepemerintahan daerah setempat.

            Otonomi adalah kewenangan dan keleluasaan pemerintah dalam menyelenggarakan seluruh bidang kehidupan kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta bidang yang diterapkan oleh peraturan pemerintahan.

 

Pertemuan Ke-4 : Manajemen Berbasis Sekolah

            Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi, dan juga merupakan otonomi pendidikan yang luas pada sekolah. MBS merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum, efisien dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama erat antara sekolah masyarkat, dan pemerintah.

            Dengan kata lain, MBS adalah bagaimana sekolah itu mengatur dan mengelola sumber daya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan tujuan agar sekolah lebih mandiri. Kelemahan dari MBS ialah sulitnya menemukan tenaga kerja yang professional, mendapat tekanan dari pusat. Keuntungan dari MBS ialah pemerataan tenaga kerja pendidik, dapat mengetahui apa yang dibutuhkan tiap daerahnya.

            Keberhasilan MBS dapat kita lihat melalui kepuasan pelanggan eksternal, adanya transparansi/keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas (tnaggung jawab dan tanggung gugat) serta adanya penghargaan terhadap prestasi dalam semua aspek (kognitif, afektif, dan psikomotorik).

 

Pertemuan Ke-5 : Manajemen Pendidikan Nasional (lanjutan)

Melanjutkan tentang pembahasan aspek-aspek yang dikelola oleh sekolah. Pertama, aspek perencanaan dan evaluasi program meliputi pembuatan RPS, RAPBS, anggaran sekolah, program kerja, VISI, dan MISI. Kedua, pengelolaan kurikulim meliputi pembuatan RPP dan silabus, muatan lokal, intrakulikuler, alokasi waktu pelajaran, kurikulum akselerasi. Pengelolaan proses belajar mengajar meliputi pengelolaan kelas, media dan metode.

Ketiga, pengelolaan ketenagaan meliputi guru honorer, pengembangan dan pelatihan. Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, inventaris. Pengelolaan keuangan meliputi BOP, BOS. Selanjutnya, pelayanan siswa meliputi hubungan sekolah dan masyarakat. Pengelolaan iklim sekolah meliputi suasana belajar dikelas, kondisi lingkungan sekolah, komunikasi dalam sekolah, dan tingkah laku didalam organisasi sekolah

 

Pertemuan Ke-6 : Standar Nasional Pendidikan

          Standar Nasional Pendidikan atau disingkat SNP merupakan kriteria minimal tentang sistim pendidikan di seluruh wilayah hokum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari SNP adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

            SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Ruang lingkup SNP meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

 

Pertemuan Ke-7 : Diskusi Permendiknas

Standar isi diatur oleh ;

  • Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006  tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
  • Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk program Paket A, Paket B dan Paket C.

Standar proses diatur oleh ;

  • Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan
  • Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Standar kompetensi kelulusan diatur oleh ;

  • Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
  • Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Stadar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh :

  • Permendikasn Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawasan Sekolah/Madrasah, Permendiknas
  • Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah,
  • Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru,
  • Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Admnistrasi dan Kompetensi Guru, Permendiknas
  • Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
  • Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
  • Permendiknas Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan
  • Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan
  • Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus dan Pelatihan
  • Permendiknas Nomor 43 Tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan pada Program Paket A, B, dan C
  • Permendiknas Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, B, dan C.

Standar sarana dan prasarana diatur oleh ;

  • Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
  • Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasanaran untuk Sekolah Luar Biasa
  • Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

Standar pengelolaan diatur oleh :

  • Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Standar Pembiayaan diatur oleh :

  • Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

 

Standar penilaian diatur oleh :

  • Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Stanndar Penilaian Pendidikan

 

Pertemuan Ke-8 : Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini

          Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki kehidupan lebih lanjut.

            Pemerintah Indonesia telah merealisasikan akan pentingnya masa usia dini dengan lahirnya kebijakan pemerintah tentang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 28 Undang-Undang republic Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta terbentuknya Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

            Tujuan Pendidikan Usia Dini adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasui pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa, serta untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar di sekolah.

 

Pertemuan Ke-9 : Manajemen Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memerbikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

Tujuan pendidikan pada pendidikan dasar menurut PP nomor 28 Tahun 1990 ialah memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga Negara dan anggota uamat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas, UU No. 2 Tahuun 1989 tentang sisdiknas.

 

Pertemuan Ke-10 : Manajemen Pendidikan Menengah

            Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan pendidikan menengah. Kurikulum pendidikan menengah meliputi mata pelajaran wajib, mata pelajaran dasar kejuruan, muatan local dan pengembangan diri.

            Penyelenggaraan pendidikan menengah diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

 

Pertemuan Ke-11 : Manajemen Pendidikan Tinggi

            Pendidikan Tinggi menurut UU No 12 Tahun 2012 Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat.

Pendidikan Tinggi berfungsi: mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka     mencerdaskan     kehidupan bangsa, mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif,  kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Penerimaan Mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk lain.Pemerintah menanggung biaya calon Mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru secara nasional. Perguruan Tinggi menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, Dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya. Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Penerimaan Mahasiswa baru PTS untuk setiap Program Studi diatur oleh PTS masing-masing atau dapat mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional. Lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan akademik melalui penyetaraan.

 

Pertemuan Ke-12 : Manajemen Pendidikan Luar Sekolah

            Pendidikan luar sekolah adalah Bentuk kegiatan di luar sistem pendidikan formal baik dilembagakan (terorganisir) maupun tidak yang menyediakan layanan bagi siswa untuk memperoleh informasi, pengetahuan, latihan dan bimbingan yang disesuaikan dengan usia dan kebutuhan mereka untuk mengembangkan keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang nantinya akan bermanfaat dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, masyarakat bahkan Negara.

            Tujuan dari PLS untuk melayani warga belajar agar dapat tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya, Membina warga belajar agar memilki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dan memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dari pendidikan sekolah.

PLS memilik fungsi sebagai Subtitute dari pendidikan sekolah, sebagai Supplement untuk pendidikan sekolah , sebagai Complement dari pendidikan sekolah. Jenis-jenis PLS yaitu : Pendidikan Umum,  Pendidikan Keagamaan,  Pendidikan Luar Biasa ,Pendidikan Kedinasan ,Pendidikan Kejuruan.

 

Pertemuan Ke-13 : Manajemen Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pada mulanya yang dimaksud dengan anak kebutuhan pendidikan khusus hanyalah anak yang tergolong cacat atau yang menyandang ketunaan saja. Namun, dewasa ini anak dengan kebutuhan pendidikan khusus termasuk pula anak lantib dan berbakat. pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan memliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan khusus itu adalah wadah bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus.

Dilaksanakannya pendidikan khusus diharapakan dapat memperkecil jurang pemisah antara anak didik sehingga mereka dapat mengembangakan potensinya secara optimal. Tempat penyelenggaraan pedidkan khusus itu dapat dilakukan di sekolah formal maupun non formal. Karena pada dasarnya yang dibutuhkan oleh anak didik adalah pelayanan yang diberikan oleh personel yang kompeten serta fasilitas dan kurikulum yang mendukung.

Tujuan penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sebagai berikut meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan khusus serta membantu proses belajar mengajar pada pendidikan dasar.

 

Pertemuan Ke-14 : Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian, kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan/ pengembangan dan pemberhentian.

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 39: (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Secara khusus tugas dan fungsi tenaga pendidik (guru dan dosen) didasarkan pada Undang-Undang No 14 Tahun 2007, yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat.

 

Pertemuan Ke-15 : Manajemen Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan  Agama Islam, dengan sistem asrama yang di dalamnya berisikan sekurang-kurangnya tiga unsur pokok yaitu: kyai, sebagai pengasuh sekaligus pengajar, santri yang belajar dan masjid sebagai tempat beribadah dan sentral kegiatan.

Ada dua fungsi pondok pesantren, yaitu sebagai lembaga pendidikan dan sebagai lembaga penyiaran agama. Menurut PP No. 55 Th. 2007, pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pada dasarnya pesantren adalah lembaga pendidikan Islam, di mana pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan agama Islam diharapkan dapat diperoleh di pesantren. Dalam sistem pendidikan pesantren tradisional tidak dikenal adanya  kelas-kelas sebagai tingkatan atau jenjang pendidikan. Menurut tradisi pesantren, pengetahuan seorang santri diukur dari jumlah buku-buku atau kitab-kitab yang telah pernah dipelajarinya dan kepada ulama mana ia telah berguru. Sistem evaluasi yang berlaku di dalam pesantren tradisional biasanya tidak terlalu ketat dan mengikat, melainkan sangat memberi keleluasaan kepada santri yang bersangkutan untuk melakukan self-evaluation (evaluasi diri sendiri).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s